Benarkah Jujur Itu Dilarang !!
Oleh
Muhammad Nurul Huda[1]
Kedaulatan ditangan rakyat, dan rakyatlah menentukan segala-segalanya. Jika rayat tidak diberikan lagi menentukan arah dan kebijakan negara kedepannya, yang terjadi ialah rakyat akan menyusun strategi untuk dirinya sendiri, maka demikian tidak harus ada yang dipersalahkan jika rakyat membuat agenda-agenda sendiri yang menyimpang dari kekuasaan yang sah.
Sebenarnya kekuasaan yang sah itu memang demikian dimonopoli oleh negara. tidaklah mengherankan jika negara mengeluarkan aturan-aturan yang cendrung melindungi dirinya sendiri. Tidaklah dapat dikatakan salah jika negara melindungi dirinya dengan berbagai aturan yang sifatnya memaksa. Yang sering dipermasalahkan ialah apakah aturan untuk melindungi rakyat itu tidak di monopoli oleh oknum-oknum tertentu atas pesanan orang-orang tertentu pula.
Tidaklah salah jika rakyat menggugat aturan yang tidak mencerminkan kejujuran. Memang demikian, kejujuran di manapun sangat sulit ditemukan, akan tetapi, di Negara Indonesia kejujuran lebih sulit lagi ditemukan. Sebagai contoh, didalam sidang pengadilan banyak sekali sumpah ecek-ecek. Sumpah ecek-ecek ini rela di utarakan oleh para terdakwa korupsi (mungkin juga dalam perkara lain) untuk melepaskan dirinya dari perkara hukum yang sedang menggigitnya.
Belum lagi, ‘pendekar-pendekar hukum’ sering ‘cakar-cakaran’ dalam sidang pengadilan. Tidak jarang ‘cakar-cakaran’ didalam sidang pengadilan tersebut menghilangkan subsantasi dari permasalan hukum tersebut. Hal ini juga diperparah dengan semangat tidak adanya sifat kejujuran dalam hati manusia itu sendiri. sederet peristiwa penting dalam ketidakjujuran memang perlu diperhatikan oleh setiap mahluk yang hidup di alam dunia manapun.
Contoh lain yang sulit didapatkan dari kejujuran tersebut ialah, banyaknya rakyat yang mempertanyakan kebijakan yang negara terkesan tidak jujur dalam mengatasi berbagai persoalan rakyat, kasus Mesuji, kasus papua, pelanggaran HAM (dan masih banyak contoh yang lainnya). Jika pemerintah jujur membuka sebenarnya yang terjadi, rakyat akan selalu membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk negara tercinta yaitu Negara Indonesia. Namun apa boleh dikata, rakyat di suruh untuk jujur sedangkan pemerintah tidak. Sungguh suatu yang tidak diperlukan dalam kesepakatan membangun negara ini.
Belum lagi, kejujuran yang paling sulit untuk dijumpai ialah di Legislatif, bagaimana tidak politikus-politikus yang ada disenayan (tidak hanya disenayan) tidak jarang saling tuduh-menuduh dalam menyelesaikan suatu masalah. Tidak jarang saling tuduh menuduh tersebut tidak diselesaikan dengan kejujuran, akan tetapi lebih diselesaikan dengan cara ‘berbisik-bisik’. Effendi Gazali mengatakan bahwa rakyat jangan mengaharapakan kejujuran dari politikus, apabila rakyat mengharapkan kejujuran dari politikus maka yang didapatkan hanyalah kekesalan. Namun demikian, saya masih berkeyakinan ada politikus yang jujur, tapi mereka-mereka ini tidak diberikan kesempatan untuk menjadi orang nomor satu ditempatnya.
Jika demikian, Tidaklah mengherankan jika rakyat bertanya, Bila demikian, apakah mungkin kejujuran itu tiba-tiba datang dari langit!! atau kejujuran enak didengar sambil minum kopi!!, atau apakah kejujuran berapakah harga yang pantas untuk setiap kejujuran tersebut!! Atau pertanyaan, apakah memang didunia ini kita tidak perlu lagi memikirkan kejujuran!! Atau Benarkah Jujur Itu Dilarang !!. semua pertanyaan patut menjadi tempat yang utama yang sistem kehidupan yang ada saat ini.
Akan tetapi, Yang terbaik untuk saat ini ialah, kejujuran itu harus dimulai dari setiap orang, akan tetapi, akan lebih baik kejujuran tersebut dimulai dari mereka-mereka yang menjadi pemimpin saat ini, akan datang dan seterusnya.
Akhirnya tulisan ini ditutup dengan perkataan, Prof. Broom, yaitu ‘bila cahaya tidak ada lagi, maka kegelapanlah yang menang’.
Mungkin saya keliru, makanya saya menulis.
[1] Muhammad Nurul Huda, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar